.png)
JAKARTA, LANGKATODAY – Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Rapat Kerja Komisi IV di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12). Usman bahkan menyarankan Raja Juli untuk mundur dari jabatan jika dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan kehutanan di Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Usman menyoroti maraknya bencana ekologis di Pulau Sumatera dan menilai izin pelepasan kawasan hutan seharusnya dihentikan total.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya pohon berdiameter dua meter bisa tumbuh kembali. Ini tanggung jawab Pak Menteri, tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” tegas Usman.
Usman: Menhut Tidak Paham Soal Kehutanan
Politikus PKB tersebut menilai Menhut tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait persoalan kehutanan. Ia menyinggung arahan Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Yohan yang menurutnya tidak direspon secara tepat oleh Raja Juli.
“Saya keras karena saya paling sayang. Saya sarankan, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” ujar Usman.
Usman juga mengkritik dugaan terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan pada Oktober hingga 30 November 2025. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan pernyataan Menhut yang mengaku menghentikan izin baru.
“Saya contohkan di Tapanuli Selatan, bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober sampai 30 November izinnya keluar. Ini tidak sejalan,” tambahnya.
Usman kemudian meminta Menhut untuk fokus memastikan tiga provinsi yang terdampak deforestasi—khususnya wilayah yang gundul—mendapatkan program penanaman kembali yang jelas dan terukur.
Raja Juli Bantah Terbitkan Izin Penebangan
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa selama satu tahun menjabat, ia tidak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan hutan.
“Saya setahun menjadi menteri, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru. Yang saya terbitkan justru PBPH jasa lingkungan atau Restorasi Ekosistem,” ujar Raja Juli kepada wartawan.
Dalam rapat, ia menegaskan bahwa dirinya memegang erat arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan dan penindakan terhadap pelaku perusakan.
“Perintah Pak Presiden ada dua: kamu jaga hutan, dan kamu harus berani,” katanya.
Raja Juli juga membantah bahwa kementeriannya mengeluarkan izin pelepasan hutan, termasuk di tiga provinsi yang saat ini mengalami banjir dan longsor.
“Saya bisa bersaksi, saya tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan. Termasuk di tiga provinsi terdampak, satu jengkal pun tidak ada pelepasan kawasan,” tegasnya.
Ia menegaskan seluruh kebijakan yang ia ambil mengikuti instruksi Presiden untuk bersikap hati-hati dan ketat dalam memberikan izin kehutanan.
