.png)
Medan, Langkatoday.com – Dugaan penyalahgunaan dana pendidikan kembali mencuat di Kota MSalah satu Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berinisial IS, yang berlokedan. Salah satu Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berinisial ISdana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga ratusan juta rupiah, meski aktivitas belajar mengajar dipertanyakan.
Tak hanya itu, lembaga pendidikan tersebut juga tercatat sebagai penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total dana BOS yang mengalir ke TK dan PAUD IS disebut mencapai sekitar Rp280 juta. Namun ironisnya, jumlah tenaga pendidik dan peserta didik di sekolah tersebut diduga sangat minim, bahkan nyaris tidak ada aktivitas pembelajaran.
“Informasinya hanya ada dua orang guru dan dua murid,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Penelusuran wartawan di lapangan justru menemukan fakta mencengangkan. Pintu sekolah dalam kondisi tertutup, tidak terlihat guru mengajar, serta tidak terdengar aktivitas anak-anak sebagaimana layaknya sebuah lembaga pendidikan.
Lebih lanjut, sumber menyebutkan bahwa saat bantuan Makan Bergizi Gratis disalurkan, anak-anak warga sekitar diduga dikumpulkan dan difoto, yang kemudian disinyalir dijadikan dokumentasi untuk memenuhi syarat laporan administrasi program.
Jika dugaan ini terbukti, kasus tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana, mulai dari pemalsuan dokumen, manipulasi data peserta didik, hingga penyalahgunaan dana negara.
Tak menutup kemungkinan, praktik ini diduga melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, serta pihak-pihak lain yang berperan dalam proses verifikasi dan pencairan dana.
Hingga berita ini diterbitkan, Rabu (28/1), pihak pengelola TK dan PAUD IS maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon seluler belum mendapat respons.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan kebocoran anggaran pendidikan, sekaligus menjadi alarm bagi aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah untuk segera turun tangan melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh.
