.png)
Medan, Langkatoday.com — Empat terdakwa perkara dugaan korupsi penjualan aset PTPN I yang diduga merugikan negara hingga Rp263 miliar kompak mengajukan perlawanan (eksepsi) terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Deliserdang dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Keempat terdakwa tersebut masing-masing Askani (eks Kepala Kanwil BPN Sumut), Abdul Rahim Lubis (eks Kepala BPN Deliserdang), Irwan Peranginangin (eks Direktur Utama PTPN II/kini PTPN I Regional I), serta Iman Subakti (eks Direktur PT NDP).
Perlawanan disampaikan melalui penasihat hukum masing-masing terdakwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (30/1). Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Kasim dengan anggota J. Girsang dan Bernard Panjaitan.
Penasihat hukum Askani dan Abdul Rahim Lubis menilai perkara yang menjerat kliennya bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan persoalan administrasi pertanahan. Menurut mereka, sengketa peralihan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan di Pengadilan Tipikor.
“Ini murni persoalan administrasi dan seharusnya diselesaikan di PTUN, bukan di pengadilan umum,” ujar kuasa hukum kedua terdakwa.
Sementara itu, penasihat hukum Irwan Peranginangin menyoroti latar belakang kebijakan peralihan HGU menjadi HGB yang dikaitkan dengan rencana pengembangan kawasan Medan Deli Metropolitan. Ia menyebut pembahasan proyek tersebut telah dimulai sejak 2010 dan melibatkan pemegang saham serta Kementerian BUMN.
“Ini bukan kepentingan personal. Pembahasan pengembangan kota dilakukan secara kolektif,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, sebelum pengalihan hak dilakukan, pihak PTPN telah meminta rekomendasi dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara penasihat hukum terdakwa Iman Subakti mempersoalkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Akuntan Publik. Bahkan, fasilitas sosial dan fasilitas umum disebut ikut dihitung sebagai kerugian negara.
“Yang berwenang menghitung kerugian negara adalah BPK, bukan Akuntan Publik. Sehingga perhitungan tersebut tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya.
Berdasarkan berbagai keberatan tersebut, keempat terdakwa meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan JPU tidak cermat, prematur, dan batal demi hukum.
Majelis hakim menunda persidangan dan akan kembali menggelar sidang dengan agenda tanggapan JPU (replik) pada Senin mendatang.
Sebelumnya, JPU Hendrik Sipahutar dari Kejati Sumut mendakwa keempat terdakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
JPU menegaskan, ancaman hukuman maksimal bagi para terdakwa mencapai 20 tahun penjara dan minimal 2 tahun penjara. Dalam perkara ini, JPU menerapkan ketentuan KUHP baru.
Untuk pembuktian dakwaan, JPU menyatakan akan menghadirkan lebih dari 50 orang saksi, termasuk mantan Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan.
“Untuk pembuktian, kami akan menghadirkan seluruh pihak yang terkait dan terlibat,” ujar Hendrik.
Sebagaimana diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan mulai menyidangkan perkara ini sejak Rabu (21/1). Keempat terdakwa didakwa terlibat dalam penjualan aset PTPN I seluas sekitar 8.077 hektare kepada PT Ciputra Land untuk pembangunan perumahan.
Jaksa menilai, para terdakwa tetap memproses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP tanpa melalui mekanisme perubahan hak yang semestinya, termasuk tidak membayar kewajiban 20 persen, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp263 miliar.
