.png)
JAKARTA, LANGKATODAY – Pada satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat sorotan tajam. Berdasarkan hasil riset lembaga survei IndoStrategi, Bahlil tercatat memperoleh skor terendah di antara jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Sebaliknya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dinilai paling berprestasi dengan skor tertinggi.
“Berdasarkan hasil penelitian kami, yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35,” ujar Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, saat memaparkan laporan hasil riset di Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Ali menjelaskan, meskipun Kementerian ESDM memperoleh skor terendah, tetap terdapat beberapa aspek positif dalam penilaian. Di antaranya, program hilirisasi mineral dan pertambangan, serta penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai mampu menekan aktivitas pertambangan ilegal.
Namun, sejumlah faktor negatif turut menurunkan nilai Kementerian ESDM. Isu kerusakan lingkungan, ketergantungan pada batu bara, hingga kinerja komunikasi publik yang dinilai “retoris tanpa eksekusi konkret” menjadi catatan utama para responden.
“Publik melihat komunikasi Menteri ESDM masih banyak janji dan pernyataan, tetapi tidak cukup diimbangi realisasi di lapangan,” tambah Ali, yang juga kandidat doktor dari Universitas Padjadjaran (Unpad).
Selain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, beberapa kementerian dengan skor tertinggi antara lain Kementerian Luar Negeri (3,32), Kementerian Agama (3,26), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (3,22), serta Kementerian Pertanian (3,21).
Adapun kementerian lain yang juga masuk dalam kategori skor rendah yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (2,81), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (2,81), Kementerian Hak Asasi Manusia (2,79), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (2,77).
Riset kualitatif IndoStrategi ini dilakukan sejak awal September hingga 13 Oktober 2025 dengan metode purposive sampling, melibatkan 424 responden dari 34 provinsi. Responden terdiri atas kalangan terdidik dengan pendidikan minimal S1 hingga S3, yang berprofesi sebagai guru, dosen, aktivis, karyawan, dan pengusaha.
Selain survei langsung, tim peneliti juga menganalisis berita daring dan luring, dokumen resmi pemerintah, serta pandangan pengamat dan akademisi dalam proses penilaian.
