JAKARTA (Langkatoday) – Pemerintah berencana melegalkan sumur minyak ilegal yang selama ini dikelola secara mandiri oleh warga di berbagai daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya menertibkan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak rakyat sekaligus mendongkrak produksi migas nasional.
Sumur minyak rakyat, yang umumnya tersebar di wilayah-wilayah kaya sumber daya seperti Sumatera dan Jawa, selama ini beroperasi tanpa izin resmi. Meski dianggap ilegal, aktivitas tersebut sudah berlangsung puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Melihat potensi tersebut, pemerintah kini tengah menyusun regulasi khusus yang akan menjadi payung hukum legalisasi sumur minyak rakyat. Regulasi ini akan mengatur tata kelola, perizinan, standar keselamatan, serta skema kerja sama antara pengelola lokal dan perusahaan negara.
“Daripada terus beroperasi secara ilegal dan sulit diawasi, lebih baik diberi legalitas yang terarah. Ini bisa jadi solusi win-win, warga bisa tetap bekerja, dan negara memperoleh manfaat dari sisi produksi serta penerimaan,” ujar seorang pejabat Kementerian ESDM yang enggan disebut namanya.
Rencana ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengejar target ambisius produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada 2030. Pemerintah menilai, kontribusi dari sumur-sumur minyak rakyat yang dilegalkan dapat menjadi salah satu pendorong capaian tersebut.
Namun, sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar legalisasi ini tidak membuka celah baru bagi penyimpangan. Isu lingkungan, keselamatan kerja, serta bagi hasil yang adil juga menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ini.
Legalisasi sumur minyak rakyat diharapkan segera terealisasi dalam waktu dekat, seiring dengan rampungnya penyusunan aturan teknis oleh kementerian terkait. Pemerintah berjanji akan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses implementasinya.
