 |
| Ahmad Zulfahmi Fikri – Ketua DPD MAPANCAS Langkat |
STABAT (Langkatoday) – Mengejutkan publik! Dewan Pimpinan Daerah Mahasiswa Pancasila (DPD MAPANCAS) Kabupaten Langkat secara resmi meminta lembaga anti-rasuah sekelas KPK, BPK RI, dan PPATK turun tangan untuk mengusut tuntas kekayaan fantastis Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat dan istrinya. Kamis (24/7)
Langkah berani ini diambil setelah gemparnya kabar mengenai dugaan kepemilikan aset yang tidak wajar dan praktik nepotisme yang terstruktur dan sistematis di jantung pemerintahan Kabupaten Langkat.
“Kami mendesak KPK, BPK RI, dan PPATK segera bertindak! Terlalu banyak dugaan pelanggaran yang terjadi, terutama terkait kekayaan yang mencurigakan dan pengaruh yang terlalu besar dari pasangan suami istri ini di birokrasi Langkat,” ujar Ketua DPD MAPANCAS Langkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berikut adalah daftar dugaan menggemparkan yang menjadi dasar laporan DPD MAPANCAS:
- Punya kendaraan dinas terbanyak, sampai 7 unit atas nama suami-istri.
- Sekda disebut sebagai pengawas di PDAM Tirta Wampu dan komisaris/pengawas internal di BUMD Langkat – menguasai dua sektor sekaligus!
- Istri Sekda diduga sebagai penentu semua program kegiatan dinas, bahkan disebut pengendali dana CSR!
- Pasangan ini juga diduga menentukan siapa saja yang akan menjabat sebagai kepala dinas di Langkat – praktik ‘araja’ di birokrasi!
- Kekayaan fantastis pasangan ini jadi sorotan utama! Mereka disebut-sebut sebagai ASN terkaya di Langkat, memiliki banyak properti, tanah, hingga komplek perumahan di Kecamatan Tanjung Pura!
- DPD MAPANCAS juga menduga kekayaan ini tidak dilaporkan sepenuhnya dalam LHKPN.
- NEPOTISME KENTAL! Indikasi nepotisme terlihat jelas dari jabatan strategis yang diisi oleh kerabat dekat, salah satunya saudara istri Sekda yang kini menjabat sebagai Kadis Sosial.
DPD MAPANCAS menyatakan tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal proses pelaporan ini, demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik nepotisme dan korupsi.
“Ini bukan hanya soal kekuasaan atau jabatan. Ini soal marwah birokrasi yang dirusak oleh segelintir orang! Negeri ini tidak boleh dikelola seperti kerajaan pribadi!” tegas perwakilan Mapancas Langkat.
