.png)
Medan, Langkatoday.com – Kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara ditargetkan kembali berjalan mulai Senin (5/1). Pemerintah memastikan mayoritas sekolah telah siap beroperasi, meski sebagian masih dalam tahap pemulihan pascabencana.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan, dari total 1.215 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 1.157 sekolah atau 95,23 persen telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
“Jumlah sekolah terdampak di Sumatera Utara ada 1.215. Yang siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari nanti sebanyak 1.157 sekolah atau 95,23 persen,” ujar Abdul Mu’ti saat Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Medan, Ahad (4/1).
Ia menjelaskan, sebagian sekolah masih menjalani skema pembelajaran darurat dan proses pembersihan. Sebanyak 19 sekolah (1,6 persen) masih menggunakan tenda sebagai ruang belajar, sementara 29 sekolah (2,4 persen) masih dalam tahap pembersihan pascabanjir dan longsor.
“Insya Allah pada 5 Januari besok sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” kata Abdul Mu’ti.
Bagi satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen menyiapkan skema pembelajaran dan asesmen khusus. Kurikulum disesuaikan dengan kondisi lapangan agar proses belajar tetap berjalan tanpa membebani siswa.
Menurut Abdul Mu’ti, pendekatan yang digunakan bersifat adaptif dan fleksibel, dengan prioritas utama menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah situasi darurat.
“Yang terpenting adalah semangat untuk bangkit, semangat untuk terus belajar, dan berjuang meraih masa depan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam percepatan pemulihan sektor pendidikan di Sumatera Utara, termasuk jajaran Kemendikdasmen, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, para bupati dan wali kota, serta para kepala sekolah.
Dukungan lintas sektor tersebut dinilai krusial untuk memastikan kebijakan revitalisasi satuan pendidikan berjalan efektif, sehingga hak belajar siswa di wilayah terdampak bencana tetap terjamin.
