www.domainesia.com
Nasional

Siapkan Anggaran Rp 71 Triliun, Badan Gizi Nasional Bakal Angkat 32.000 PPPK Februari Ini

Tim Langkatoday
498
×

Siapkan Anggaran Rp 71 Triliun, Badan Gizi Nasional Bakal Angkat 32.000 PPPK Februari Ini

Sebarkan artikel ini
channel whastapp langkatoday

Jakarta, Langkatoday.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi akan melakukan pengangkatan besar-besaran terhadap 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026 mendatang. Langkah strategis ini didukung dengan alokasi anggaran fantastis yang mencapai Rp 71 triliun untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa rekrutmen ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang sebelumnya telah mengangkat 2.080 formasi pada Juli 2025 lalu. Kini, fokus beralih pada seleksi tahap kedua yang melibatkan puluhan ribu tenaga baru.

Iklan
darul mumtaz
Iklan

“Pada tahap kedua, kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32 ribu orang. Mereka telah melewati proses pendaftaran hingga tes berbasis komputer (CAT),” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (20/1/2026).

Rincian Formasi dan Penempatan

Dari total 32.000 pegawai yang akan diangkat, mayoritas atau sebanyak 31.250 orang berasal dari jalur seleksi formasi khusus. Sementara itu, 750 orang lainnya diambil melalui formasi umum yang terdiri dari:

  • 375 Akuntan
  • 375 Tenaga Gizi

Seluruh pegawai PPPK ini nantinya akan mengemban tugas krusial, yakni ditempatkan di seluruh Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Timeline Pengangkatan

Berdasarkan keterangan BGN, tahapan akhir rekrutmen ini sedang berlangsung dengan jadwal sebagai berikut:

  • 12-13 Januari 2026: Pengumuman kelulusan.
  • 14-23 Januari 2026: Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH).
  • 24-31 Januari 2026: Pengusulan Nomor Induk (NI) PPPK.
  • 1 Februari 2026: Target pengangkatan resmi dilakukan.

Program penguatan SDM di Badan Gizi Nasional ini menjadi salah satu prioritas pemerintah tahun 2026 demi memastikan distribusi layanan gizi nasional dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara profesional dan transparan.