.png)
Jakarta, Langkatoday – Anggota DPR RI mendapatkan tambahan tunjangan baru usai peringatan HUT ke-80 RI. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkapkan, para wakil rakyat kini menerima tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan yang menggantikan fasilitas rumah dinas.
“Jadi tunjangan perumahan DPR itu Rp58 juta, dipotong ini itu mereka terima sekitar Rp50 juta,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2025).
Selain tunjangan rumah, total penerimaan anggota DPR RI kini hampir menyentuh Rp70 juta per bulan. Angka tersebut terdiri dari gaji pokok sekitar Rp7 juta, tunjangan BBM Rp7 juta, tunjangan beras Rp12 juta, serta berbagai komponen tunjangan lain.
“Gaji tidak naik ya, saya tegaskan sekali. Hanya tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, jadi total bersih mungkin hampir Rp69–70 juta,” kata Adies.
Kenaikan tunjangan ini sontak menjadi sorotan publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Sebagian pihak bahkan membandingkannya dengan gaya hidup sederhana para khalifah ar-rasyidin, khususnya Umar bin Khattab, yang dikenal sangat zuhud meski menjabat sebagai pemimpin umat Islam.
Umar bin Khattab dan Kesederhanaan Seorang Pemimpin
Dalam catatan sejarah, Umar bin Khattab sempat mendapat tunjangan dari Baitul Maal setelah menjabat sebagai khalifah. Namun, jumlahnya sangat kecil dan sekadar mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Meski demikian, Umar tetap hidup sederhana. Rumahnya sederhana, pakaiannya sering ditambal, dan gaya hidupnya jauh dari kemewahan.
Bahkan, ketika sejumlah sahabat mengusulkan agar gajinya dinaikkan, Umar marah besar. Ia menolak usulan itu dengan tegas dan mengingatkan agar standar hidup seorang pemimpin tidak boleh melampaui kesederhanaan Rasulullah SAW.
“Rasulullah telah menetapkan standar kehidupan seseorang, dan aku tidak akan menyimpang dari standar itu,” demikian pesan Umar yang terus dikenang hingga kini.
Fenomena ini menimbulkan perbandingan kontras antara gaya hidup pemimpin masa lalu dan kondisi wakil rakyat saat ini. Jika para khalifah terdahulu menolak kemewahan demi menjaga amanah, maka di era modern, tunjangan pejabat justru kerap naik di tengah keluhan ekonomi masyarakat.
Kritik publik pun menguat, menuntut agar pejabat negara mengedepankan prinsip keadilan sosial serta meneladani kesederhanaan para pemimpin Islam terdahulu.
