Iklan
DomaiNesia
DomaiNesia
Berita

Dugaan Kebocoran PAD Mencuat, Bupati Langkat Didesak Bentuk Tim Investigasi

Tim Langkatoday
1155
×

Dugaan Kebocoran PAD Mencuat, Bupati Langkat Didesak Bentuk Tim Investigasi

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi PAD Kabupaten Langkat bocor | Foto: Tim Langkatoday.com
channel whastapp langkatoday

Stabat, Langkatoday.com – Dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Langkat menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh masyarakat mendesak Bupati Langkat untuk segera mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus guna mengusut potensi kebocoran tersebut, khususnya dari sektor galian C.

Isu ini mencuat setelah adanya indikasi bahwa potensi pendapatan dari sejumlah sektor belum tergarap secara optimal. Sektor galian C disebut-sebut menjadi salah satu sumber PAD yang rawan terjadi kebocoran jika tidak diawasi secara ketat.

Akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Dr. Ahmad Rizal, menilai pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap persoalan ini. Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan dan akuntabel.

“Dugaan kebocoran PAD ini harus segera ditindaklanjuti. Bupati perlu membentuk tim investigasi yang melibatkan unsur independen, inspektorat, serta aparat penegak hukum agar persoalan ini bisa diusut secara menyeluruh,” ujarnya, Senin (6/4).

Menurutnya, tanpa adanya pengawasan yang kuat, potensi pendapatan daerah dari sektor seperti galian C, pajak daerah, dan retribusi berisiko tidak masuk secara maksimal ke kas daerah.

“Ini bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kepercayaan publik dan keberlangsungan pembangunan daerah. Jika PAD bocor, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Bapenda Langkat, Mulyani, belum memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran PAD tersebut.

Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Langkat segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengklarifikasi sekaligus menuntaskan isu ini, demi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih transparan dan bertanggung jawab.