Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari, Pakai Dana APBD

Biaya Retreat 1 Kepala Daerah Rp2.750.000 per Hari, Pakai Dana APBD

JAKARTA (Langkatoday)Pemerintah bakal menggelar pembekalan atau retreat untuk 503 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Retreat akan digelar di Lembah Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Kegiatan tersebut akan dibiayai negara. Kira-kira, berapa ongkos yang akan ditanggung APBN atas pelaksanaan retreat kepala daerah tersebut?

Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, ada dua jenis biaya yang dikeluarkan negara. Pertama, biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang ditanggung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga:  Kaesang Bebas Soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi, KPK Samakan dengan Guru Swasta Disogok Ortu Murid

Lalu, ada biaya yang didanai APBD masing-masing daerah, meliputi akomodasi dan konsumsi hingga seragam. Setiap pemda diminta menyetor Rp22 juta untuk keperluan-keperluan itu selama delapan hari yang berarti per hari dikenakan Rp2.750.000.

Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 200.5/692/SJ yang memuat semua biaya pembekalan kepala daerah ditanggung oleh Kemendagri.

Baca Juga:  LHKPN Tak Sesuai dengan Kenyataan, KPK Diminta Panggil Wakil Ketua DPRD Langkat

Jika merujuk surat edaran sebelumnya, ongkos yang ditanggung APBN bisa mencapai Rp11,06 miliar, dengan asumsi 503 kepala daerah dikali Rp22 juta.

Namun, asumsi hitungan hanya mencakup biaya keperluan para kepala daerah selama delapan hari yang meliputi penginapan, makan hingga seragam. Ongkos Rp11,06 miliar belum termasuk biaya penyelenggaraan dan pembelajaran orientasi yang dari awal ditanggung Kemendagri, serta biaya lainnya terkait acara pembekalan.

Baca Juga:  Viral! Bocah SD di Boyolali Dapat Penghargaan dari NASA Usai Berhasil Temukan Bug Sistem

Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan kegiatan ini sebenarnya sudah melalui efisiensi. Menurutnya, selama ini retreat kepala daerah dilakukan terpisah dan bisa sampai dua bulan.

“Dipadatkan dan dibuat lebih efisien. Biaya sedang disesuaikan agar sesuai dengan kebijakan efisiensi,” ucap Bima kepada awak media, Rabu (12/2).

IDCloudHost | SSD Cloud Hosting Indonesia