.png)
Stabat, Langkatoday – Musyawarah Besar (Mubes) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA) Indonesia ke-VIII kembali menuai polemik.
Sejumlah pengurus menuding gaya kepemimpinan Ketua Umum PB HIMALA, Wahyu Hidayah, tidak mencerminkan landasan organisasi yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) pasal 5 huruf C.
Pengurus menilai Wahyu menjalankan organisasi secara otoriter dengan memusatkan kekuasaan pada satu individu tanpa melibatkan jajaran kepengurusan, baik PB, PC, maupun PK. Bahkan, sekretaris jenderal disebut tidak dilibatkan dalam sejumlah pengambilan keputusan.
“Gaya kepemimpinan Wahyu lebih terlihat seperti raja kecil yang anti kritik, penuh kepentingan, dan haus kekuasaan. Pernyataannya di media soal kekuasaan tertinggi berada di tangan ketua umum justru terdengar arogan, seolah tidak ada ruang diskusi dan transparansi di HIMALA,” ujar Wahyu Ridhoni selaku Sekjen PB HIMALA, Rabu (27/8/2025).
Mereka menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat kekeluargaan HIMALA. Forum Mubes juga disebut berjalan tidak transparan, mulai dari pembentukan Komisi Independen Pemilihan hingga pendaftaran calon, sehingga dianggap kontroversial.
“Bagaimana bisa dikatakan mubes berjalan lancar, jika sejak awal prosesnya saja tidak terbuka,” tambahnya.
Sementara itu, Wahyu Hidayah sebelumnya menegaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) komisariat maupun pelaksanaan Mubes telah sesuai prosedur. Menurutnya, keputusan ketua umum merupakan mandat tertinggi dalam organisasi dan didukung mayoritas komisariat yang ada.
