RDP DPRD Langkat Memanas, HIMMAH Soroti Arogansi dan Krisis Kemandirian Fiskal

Stabat, Langkatoday.com – PC HIMMAH Langkat mengecam sikap arogan yang diduga ditunjukkan dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Langkat, Jumat (28/8).

Forum RDP seharusnya menjadi ruang demokrasi untuk mendengarkan aspirasi rakyat, mahasiswa, dan pemuda, bukan justru menjadi ruang yang mempertontonkan relasi kuasa serta sikap anti-kritik.

 

View this post on Instagram

 

Ketua PC HIMMAH Langkat, Dikky Wahyudi, menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Langkat harus memahami bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat bukanlah ancaman terhadap lembaga, melainkan bagian dari kontrol demokrasi yang dijamin dalam kehidupan bernegara.

“Kami mengecam segala bentuk arogansi dalam forum RDP. DPRD adalah representasi rakyat, bukan institusi yang boleh menempatkan diri seolah-olah kebal terhadap kritik. Ketika mahasiswa datang membawa data, argumentasi, dan kepentingan publik, maka yang harus dilakukan adalah menjawab secara substantif, bukan mempertontonkan sikap emosional dan superioritas kekuasaan,” tegas Dikky Wahyudi.

PC HIMMAH Langkat menilai bahwa persoalan yang jauh lebih penting untuk dijawab DPRD saat ini adalah bagaimana Kabupaten Langkat membangun kemandirian fiskal dan mengoptimalkan anggaran daerah secara efektif.

Dengan struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat, Langkat menghadapi tantangan serius dalam membangun kekuatan fiskal yang mandiri.

Kondisi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk tidak hanya sibuk membahas besarnya APBD, tetapi juga memastikan dari mana pendapatan daerah diperoleh dan bagaimana setiap rupiah anggaran digunakan.

“Persoalan Langkat bukan sekadar bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana memperkuat kemampuan daerah menghasilkan pendapatan sendiri. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer harus dijawab dengan keberanian melakukan pembenahan terhadap tata kelola PAD, optimalisasi aset daerah, evaluasi BUMD, serta penutupan seluruh celah potensi kehilangan penerimaan daerah,” ujar Dikky Wahyudi.

Menurut PC HIMMAH Langkat, peningkatan PAD tidak boleh dimaknai secara sempit dengan menaikkan beban pajak kepada masyarakat kecil.

Pemerintah Kabupaten Langkat harus terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh potensi ekonomi daerah telah terdata secara akurat, seluruh objek pajak telah teridentifikasi, dan seluruh potensi penerimaan benar-benar masuk ke kas daerah.

Karena itu, PC HIMMAH Langkat mendesak DPRD Kabupaten Langkat untuk serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap:

• Potensi kebocoran dan kehilangan penerimaan PAD;
• Validitas database objek dan subjek pajak;
• Optimalisasi PBB-P2 dan BPHTB;
• Kepatuhan sektor usaha dan perusahaan terhadap kewajiban daerah;
• Pengelolaan serta kontribusi BUMD terhadap PAD;
• Pemanfaatan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Langkat;
• Efektivitas dan efisiensi belanja APBD;
• Belanja-belanja yang tidak produktif dan minim dampak bagi masyarakat.

Mendesak Pembentukan Satgas PAD Kabupaten Langkat

Sebagai langkah konkret, PC HIMMAH Langkat mendesak Pemerintah Kabupaten Langkat bersama DPRD Kabupaten Langkat untuk membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.

Satgas tersebut tidak boleh hanya diisi oleh birokrasi dan pejabat. PC HIMMAH Langkat secara tegas meminta agar unsur mahasiswa, pemuda, akademisi, dan masyarakat sipil dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan dan pemetaan potensi PAD.

“Kami meminta pembentukan Satgas PAD Kabupaten Langkat yang melibatkan mahasiswa dan pemuda. Jangan jadikan pengelolaan pendapatan daerah sebagai ruang eksklusif birokrasi. Mahasiswa dan pemuda harus diberikan ruang untuk terlibat dalam pengawasan, pemetaan potensi, serta penyampaian rekomendasi kebijakan. Keterlibatan publik adalah instrumen untuk memperkuat transparansi,” tegas Dikky Wahyudi.

PC HIMMAH Langkat berpandangan bahwa Satgas PAD harus memiliki tugas yang jelas, antara lain:

1. Melakukan pemetaan potensi PAD secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang belum optimal;
3. Menganalisis potensi kehilangan penerimaan daerah;
4. Mendorong integrasi dan digitalisasi database pajak;
5. Mengawasi kinerja BUMD dan pemanfaatan aset daerah;
6. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD;
7. Membuka ruang partisipasi mahasiswa, pemuda, akademisi, dan masyarakat;
8. Menyampaikan laporan perkembangan secara transparan kepada publik.

APBD Jangan Hanya Habis, Tapi Harus Menghasilkan Manfaat

PC HIMMAH Langkat menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak dapat hanya diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran.

Anggaran yang terserap tanpa menghasilkan perubahan nyata tidak dapat disebut sebagai keberhasilan pembangunan.

Setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dampak nyata berupa perbaikan jalan, drainase, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan rakyat.

“Jangan hanya bangga karena anggaran terserap. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang dirasakan rakyat? Apakah jalan membaik? Apakah pelayanan kesehatan meningkat? Apakah sekolah semakin layak? Apakah ekonomi masyarakat tumbuh? Jika rakyat tidak merasakan dampaknya, maka tingginya serapan anggaran tidak boleh dijadikan ukuran tunggal keberhasilan,” kata Dikky Wahyudi.

PC HIMMAH Langkat juga mengingatkan DPRD Kabupaten Langkat agar tidak kehilangan orientasi utama sebagai lembaga representasi rakyat.

Kritik mahasiswa tidak seharusnya dihadapi dengan arogansi, melainkan dengan argumentasi, keterbukaan data, dan keberanian untuk melakukan evaluasi.

PC HIMMAH Langkat Menyatakan Sikap:

1. Mengecam sikap arogan yang diduga terjadi dalam pelaksanaan RDP DPRD Kabupaten Langkat dan meminta seluruh pihak menjunjung tinggi etika demokrasi.
2. Mendesak DPRD Kabupaten Langkat membuka ruang kritik dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam setiap pembahasan kebijakan strategis daerah.
3. Mendesak optimalisasi PAD sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan fiskal Kabupaten Langkat terhadap dana transfer pemerintah pusat.
4. Mendorong audit dan evaluasi menyeluruh terhadap potensi kehilangan penerimaan daerah serta seluruh sektor sumber PAD.
5. Mendesak evaluasi serius terhadap kinerja BUMD dan seluruh aset daerah agar benar-benar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
6. Mendesak efisiensi APBD dengan memangkas belanja yang tidak produktif dan mengalihkannya kepada kebutuhan dasar masyarakat.
7. Mendesak pembentukan Satgas Optimalisasi PAD Kabupaten Langkat yang melibatkan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil.
8. Meminta Pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD membuka data PAD serta realisasi anggaran secara transparan agar dapat diawasi oleh publik.

“Langkat membutuhkan keberanian untuk berbenah. Jangan alergi terhadap kritik. Jangan sibuk mempertahankan gengsi kelembagaan ketika rakyat menuntut transparansi. Kami hadir bukan untuk mencari panggung, tetapi memastikan bahwa uang rakyat dikelola untuk kepentingan rakyat. Mahasiswa dan pemuda tidak boleh hanya dijadikan penonton dalam pembangunan daerah. Kami harus dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan pengawasan dan perubahan,” tutup Dikky Wahyudi.