Medan, Langkatoday.com – Citra Perumda Tirtanadi Sumatera Utara kembali berada di titik nadir. Perusahaan pelat merah milik Pemprov Sumut ini terseret dalam pusaran dugaan praktik percaloan penerimaan pegawai secara ilegal dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai Rp1,7 miliar.
Kasus ini mencuat setelah seorang oknum pegawai berinisial ARS dilaporkan ke Mapolda Sumatera Utara atas dugaan menerima aliran dana dari hasil praktik jual beli jabatan tersebut.
Kesaksian dari Balik Jeruji Besi
Laporan ini dibongkar oleh Rizka Daulay, mantan pegawai PDAM Tirtanadi yang saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Wanita Tanjung Gusta akibat kasus serupa. Melalui sambungan telepon, Rizka membeberkan bahwa dirinya telah diperiksa oleh penyidik Polda Sumut sebagai saksi pelapor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Uang senilai Rp1,7 miliar itu adalah akumulasi dana dari orang-orang yang ingin diloloskan menjadi pegawai. Saya tidak menikmati uang itu sendirian. Sebagian besar dana saya transfer dari rekening BCA saya ke rekening BNI milik ARS,” ungkap Rizka, Senin (16/3).
Dugaan Keterlibatan Pejabat Tinggi
Rizka menyebutkan bahwa ARS, yang diketahui bertugas di PDAM Sunggal, diduga kuat menjadi jembatan aliran dana ke pihak lain. Berdasarkan pengakuan ARS kepadanya, uang miliaran rupiah tersebut tidak berhenti di satu tangan, melainkan diduga turut mengalir ke sejumlah pejabat di lingkungan Perumda Tirtanadi.
“Sesuai pengakuan ARS kepada saya, dia juga menyetor ke beberapa pejabat di PDAM. Saya sudah serahkan bukti transfer dan rekening koran kepada penyidik. Saya mohon Polda Sumut mengusut tuntas siapa saja pejabat yang menikmati uang tersebut,” tambahnya.
Manajemen Tirtanadi Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait masih enggan memberikan keterangan resmi. ARS yang dikonfirmasi wartawan tidak memberikan tanggapan. Begitu pula dengan Sekretaris Perumda Tirtanadi Sumut, Nurlim, yang telah dihubungi sejak Sabtu hingga Senin (16/3), namun tetap belum merespons upaya konfirmasi.
Skandal ini menambah daftar panjang persoalan integritas di perusahaan daerah yang seharusnya fokus pada pelayanan air bersih bagi warga Sumatera Utara. Publik kini menanti keberanian Polda Sumut untuk melakukan “bersih-bersih” di tubuh Tirtanadi sesuai dengan bukti transaksi yang telah dikantongi penyidik.
