.png)
Medan, Langkatoday.com – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai sorotan. Pengamat politik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Faisal Riza, menilai gagasan tersebut justru berpotensi melahirkan persoalan baru dan tidak menjawab akar masalah dalam pelaksanaan Pilkada langsung.
Menurut Faisal, anggapan bahwa Pilkada langsung membuat masyarakat terlibat praktik korupsi dan politik uang tidak sepenuhnya tepat. Ia menegaskan, fakta di lapangan menunjukkan banyak anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang justru terjerat kasus korupsi.
“Kalau alasannya Pilkada langsung membuat rakyat koruptif, itu juga perlu dikaji ulang. Kita melihat banyak anggota legislatif justru terlibat kasus korupsi. Karena itu, pemilihan lewat DPRD juga sama-sama mengkhawatirkan,” ujar Faisal, dikutip Rabu (7/1).
Faisal mengakui bahwa Pilkada langsung memang membutuhkan biaya besar dan membuka ruang terjadinya politik uang. Namun, ia menilai persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, bukan dengan mengubah mekanisme pemilihan.
“Kalau masalahnya biaya mahal dan money politics, solusinya bukan menghapus pemilihan langsung, tetapi memperkuat aturan, penegakan hukum Pemilu, serta lembaga pengawas,” jelasnya.
Ia juga menyoroti peran partai politik dalam mahalnya biaya Pilkada. Menurut Faisal, banyak partai mengusung figur yang tidak memiliki kedekatan dan popularitas di tengah masyarakat, sehingga politik uang kerap dijadikan jalan pintas untuk mendongkrak elektabilitas.
“Biaya mahal itu muncul karena partai menyodorkan calon yang tidak populis. Ketidakhadiran mereka dalam kerja sosial dan kemasyarakatan akhirnya dikompensasi dengan uang,” katanya.
Faisal menekankan, jika partai politik konsisten mengusung figur yang berkualitas, kredibel, dan dikenal publik, masyarakat akan memilih dengan kesadaran penuh tanpa harus tergoda praktik politik uang.
“Di sinilah pentingnya pendidikan politik dan sosialisasi politik oleh partai. Partai punya tanggung jawab membangun kesadaran politik rakyat, bukan sekadar mengandalkan modal finansial,” pungkasnya.
