.png)
STABAT, LANGKATODAY – Ribuan warga di Kabupaten Langkat masih bertahan di tengah banjir besar yang melumpuhkan sembilan kecamatan sejak Rabu (26/11). Di saat warga kesulitan makanan, listrik padam, dan akses utama terputus, Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim) justru terlihat menghadiri acara Penghargaan dan Apresiasi Mitra Kerja Bank Indonesia Sumut 2025 di Hotel Adimulia, Medan, Jumat (28/11) malam.
Kehadiran bupati di acara tersebut memicu kritik publik karena kondisi bencana di Langkat kian memburuk. Video dan foto Ondim mengenakan batik hitam dan menerima penghargaan viral di media sosial. Usai acara, saat disapa wartawan, ia memilih meninggalkan lokasi tanpa menjawab pertanyaan terkait banjir di daerahnya.
Sementara itu, situasi di Langkat masih darurat. Warga mengungsi di masjid-masjid dan bangunan dua lantai setelah rumah mereka tenggelam hingga setinggi dua meter. Listrik dan jaringan komunikasi padam sejak Kamis (27/11), membuat informasi dan koordinasi semakin terputus.
“Gak ada bantuan satupun kak. Kami sudah terancam, masih di masjid. Mama pun udah gak enak badan,” ujar Amelia Lubis, pengungsi di Masjid Istiqomah, Desa Teluk Bakung, Tanjung Pura, Sabtu (29/11). Ia menyebut evakuasi dilakukan seadanya menggunakan ban oleh kepala dusun karena perahu karet tidak tersedia.
Banjir berdampak pada sembilan kecamatan: Besitang, Pematang Jaya, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Tanjung Pura, Batang Serangan, Padang Tualang, dan Gebang. Besitang dan Brandan Barat menjadi daerah terparah dengan air mencapai dua meter dan merendam ribuan rumah, termasuk kantor Koramil 14 Besitang.
Akses Jalan Lintas Sumatera Medan–Aceh lumpuh total. Perahu dan sampan menjadi satu-satunya jalur evakuasi.
Tragedi juga terjadi di Kecamatan Babalan, ketika dua anak berusia 2 dan 5 tahun meninggal dunia setelah mobil yang mereka tumpangi terperosok ke parit saat menghindari banjir.
Hingga hari ini, Pemerintah Kabupaten Langkat belum mengeluarkan data resmi jumlah pengungsi, korban terdampak, maupun progres bantuan. Minimnya respons pemerintah memicu kemarahan warga yang merasa dibiarkan menghadapi banjir sendiri.
