Langkatoday.com – Beberapa waktu terakhir situasi Pulau Rempang cukup mencekam. Aksi penolakan warga terhadap proses pembangunan Rempang Eco City berujung bentrok dengan aparat keamanan. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka.
Apa penyebab masalahnya?
Kepala BP Batam Muhammad Rudi menjelaskan Pulau Rempang akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus bernama Rempang Eco City. Salah satu di dalamnya adalah pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd., dengan lahan 2.000 hektare (ha).
Ia menjelaskan, kepastian ini merupakan hasil kesepakatan antara PT MEG (Makmur Elok Graha) dengan Xinyi pada Juli lalu. Sejak 2004, PT MEG telah dipilih oleh pemerintah kota Batam dan BP Batam untuk mengelola 17.600 ha hingga hari ini. Termasuk 10.028 ha hutan lindung di dalamnya.
“Hutan lindung 10.028 ha, sisanya 7.572 ha itu yang akan akan dikembangkan. Perjanjian atau tanda tangan MoU antara PT MEG dan Xinyi di China itu hanya 2000 ha, ini yang akan kita kembangkan duluan dan bebaskan duluan dari saudara-saudara kita, masyarakat kita di sana,” kata Rudi seperti dikutip laman CNBC Indonesia, Jumat (15/9/2023).
Dari total 2.000 ha, ia juga menegaskan, hanya ada 3 perkampungan yang terdampak pembangunan pabrik, sehingga harus direlokasi. Oleh sebab itu, relokasi bukan dilakukan terhadap 16 kampung.
Dengan demikian, ia mengatakan, sejak Juli 2023, BP Batam sudah mulai melaksanakan sosialisasi, namun karena keterbatasan sumber daya manusia maka terjadi permasalahan seperti saat ini.
“Minta maaf mungkin sosialisasi kita hari ini terbatas, masyarakat tidak bisa menerima atau tidak menerima informasi sebenarnya dari BP Batam, sehingga informasi yang diterima masyarakat hari ini adalah mungkin dari mulut ke mulut masyarakat dan mungkin dari orang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Berkaca dari peristiwa bentrokan yang terjadi pekan lalu, Rudi menjelaskan, pemerintah pusat telah meminta BP Batam menggencarkan sosialisasi terkait relokasi. Ia pun mengaku sudah membentuk tim khusus demi melaksanakan sosialisasi ke tiga perkampungan di wilayah Pulau Rempang.
“Jadi tidak 16 kampung yang mau kita relokasi dalam waktu dekat ini, tapi hanya 3 kampung yang kita relokasi, yaitu Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Panjang, dengan jumlah penduduknya 700 KK lebih kurang,” ucap Rudi.
Sosialisasinya sendiri menurut dia sudah terlaksana mulai Juni karena sejak April pemerintah Batam sudah berkomitmen untuk mengembangkan Pulau Rempang. Tapi karena kampung di sana letaknya berjauhan, tidak seperti di kota, sosialisasi sulit dilakukan secara cepat dan efektif.
Terlebih lagi, Rudi melanjutkan, mayoritas pekerjaan kepala keluarga di tiga kampung itu adalah sebagai nelayan. Profesi itu membuat mereka harus pergi malam dan pulang ke rumah pada waktu Subuh, sehingga saat waktu pagi hingga sore mereka istirahat atau tidur.
Akibatnya, yang mengikuti sosialisasi hanyalah pihak keluarga atau istri mereka, sehingga sosialisasi yang disampaikan BP Batam terkait hak-hak mereka saat direlokasi tidak sampai secara langsung. Karena itu, mulai saat ini menurut Rudi, sosialisasi akan lebih digencarkan sehingga setiap warga yang akan direlokasi bisa langsung mendengar sendiri hak-hak yang akan diperoleh.
“Kita berusaha tiba waktunya yang kita mau masyarakat sudah tahu betul apa yang jadi hak mereka, apa yang diberikan pemerintah ke mereka, sehingga kehidupan mereka sehari-hari berjalan tidak terganggu dari relokasi yang kita lakukan,” tutur Rudi.
Rempang Eco City akan menjadi lokasi pabrik yang dioperasikan oleh produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd. Perusahaan itu pun telah berkomitmen untuk membangun pabrik pengolahan pasir kuarsa senilai US$11,5 miliar di kawasan tersebut dan menjadikannya sebagai pabrik kaca kedua terbesar dunia setelah di China. (lkt/cnbc)
