Jumat (28/7/2023) | Kompas/Riza Fathoni (RZF)
LANGKATODAY.com – Tambahan sekitar 298.000 guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK siap diumumkan pada Jumat (22/12/2023).
Penambahan guru PPPK ini membuat pemerintah yakin rekrutmen 1 juta guru pada tahun 2024 bisa dipenuhi karena masuk dalam prioritas pemenuhan layanan dasar.
Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasil kelulusan guru PPPK diumumkan paling lambat 22 Desember 2023. Sebab, sebelum itu perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap beberapa elemen data, seperti hasil seleksi manajerial dan sosiokultural bagi peserta prioritas 1 (P1), hasil seleksi kompetensi teknis tambahan, dan afirmasi sertifikasi pendidik.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nunuk Suryani mengatakan, seleksi guru PPPK merupakan kerja Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Pada pengumuman tahun 2023 ini, tidak ada masa sanggah bagi yang diumumkan lulus PPPK.
”Jadi, harus hati-hati. Harus teliti, jangan sampai salah. Maksimal diumumkan tanggal 22 Desember. Kami harap dari semua formasi guru PPPK tahun ini, sekitar 298.000 guru bisa terisi semua supaya supaya tahun depan beban Kemendikbudristek semakin ringan,” ujar Nunuk.
Dari target program rekrutmen 1 juta guru ASN PPPKN, untuk tahun 2023 sudah terpenuhi target sekitar 800.000 guru. Pada 2024, formasi guru yang direkrut diperkirakan sekitar 300.000. Rekrutmen tersebut, selain untuk memenuhi target 1 juta guru, juga untuk mengganti guru-guru yang pensiun.
Menurut Nunuk, Kemendikbudristek akan mengembangkan ruang talenta guru berisi para guru yang sudah lulus rekrutmen PPPK. Sekolah dapat memilih guru yang cocok karena tidak boleh lagi ada rekrutmen guru honorer di sekolah-sekolah milik pemerintah daerah.
Nunuk menambahkan, terkait karier guru PPPK, saat ini hal tersebut sedang diperjuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Manajemen ASN dan aturan turunannya.
Kemendikbudristek mengakomodasi guru PPPK untuk memiliki kesempatan yang sama seperti guru PNS, yakni dapat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.
”Terkait karier PPPK, ada di UU ASN. Turunan di PP yang dirumuskan mengatur pola karier bagi PPPK. Pola karier masih dirumuskan. Kami sudah memberi ruang ASN dan PPPK bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah,” ujar Nunuk.
Sesuai ketentuan, status guru PPPK merupakan guru kontrak 1-5 tahun. Nunuk berharap guru kontrak bisa sampai batas usia pensiun.
”Memang ada durasi kontrak atau perjanjian kerja 1-5 tahun. Kami berharap guru akan sampai batas usia pensiun supaya pemerintah tidak terus-menerus sibuk mencari guru. Sebab, ke depannya tidak boleh lagi ada guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.
Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta agar guru swasta, guru TK, dan tenaga kependidikan di Indonesia juga mendapat ruang kesempatan menjadi ASN PPPK.
”Khususnya, para guru swasta yang diangkat menjadi PPPK dapat kiranya dikembalikan ke sekolah-sekolah swasta yang menjadi penyangga utama mutu pendidikan nasional,” kata Unifah.
ASN Pelayanan Dasar
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas ketika menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (12/12/2023), menyampaikan, tahun depan, pemerintah masih fokus menyelesaikan masalah tenaga non-ASN sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Namun, tidak tertutup kemungkinan pemerintah merekrut sumber daya manusia baru.
”Kami tadi melaporkan perlunya fresh graduate yang lebih besar, tetapi belum diputuskan, masih dikaji untuk didalami. Kami minta didalami berapa yang diperlukan, mulai dari dokter, guru, hingga SDM digital yang akan direkrut,” ujar Anas.
Anas mengatakan, arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan ASN pada pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan.
Proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024 diperuntukkan bagi lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lulusan sekolah kedinasan.
”Pemerataan guru di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi salah satu fokus rekrutmen tahun depan. Pemerintah juga akan memberi afirmasi bagi guru non-ASN yang telah mengabdi di daerah 3T agar bisa diakomodasi menjadi tenaga PPPK,” katanya.
Rekrutmen calon ASN tahun 2024 menyasar sekitar 1,6 juta honorer yang masih perlu diakomodasi.
Kebijakan rekrutmen pada 2024 yang mengutamakan SDM digital diharapkan mengurangi sedapat mungkin jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. (rel/kompas)
