Langkatoday.com, Jakarta – Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama berpendapat, persoalan judi online saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Pasalnya, berbagai upaya yang dilakukan negara seakan tidak berdaya dalam menghentikan judi online, dari membentuk Satgas, hingga pemblokiran terhadap akses keuangan, namun perjudian online malah seolah sulit diberantas.
“Kenapa DPP KNPI meminta untuk legalitas judi ini disahkan oleh negara? Karena kita melihat bahwa kondisi negara hari ini sudah sangat darurat perjudian,” kata Haris Pertama kepada awak media di Jakarta, Sabtu (22/6/2024) siang.
Lanjut Haris mengatakan, bahwa pemberantasan judi online kian sulit lantaran bandar selalu berhasil meloloskan diri kabur ke luar negeri.
Belum lagi, ujar Haris, setoran-setoran judi, terindikasi diterima oleh oknum-oknum, baik dari oknum penegak hukum, maupun oknum dari kalangan pemerintah.
Tidak hanya itu, sebut Haris, endorsmen artis-artis yang ikut mempromosikan situs judi online yang seolah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum.
“Nah untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka lebih baik negara mengesahkan, melegalkan perjudian yang ada, perjudian online yang ada, dengan ketentuan-ketentuan yang nantinya dibicarakan secara bersama-sama dari pihak pemerintah,” papar Haris.
Dengan demikian, tutur Haris, tidak ada lagi anggapan aparat atau oknum kucing-kucingan terhadap bandar judi. Biar seolah pemberantasan berjalan, maka bandar judi kecil yang ditangkap sementara yang besar dibiarkan.
“Jadi walaupun ada pemberantasan, masyarakat masih bisa mengakses. Bahkan anak-anak yang masih di bawah umur pun bisa mengakses web judi tersebut. Ini bahaya,” tegasnya.
Pelegalan judi oleh negara, kata Haris, sudah dilakukan oleh negara tetangga, Malaysia. Malaysia negara yang didominasi Islam mengkanalisir tempat perjudiannya yang dilegalkan, dengan syarat-syarat ketentuan yang dibuat.
“Nah kenapa Indonesia tidak buat seperti itu? Kalau kita bercontoh bahwa perjudian tidak cocok di negara muslim. Ternyata di negara muslim yang dominasi muslim juga ada yang namanya Malaysia,” ujarnya.
Haris berpendapat, selain menambah pendapatan negara, sekaligus juga menjaga hancurnya generasi muda akibat perjudian yang makin marak.
“Dibuat ketentuannya, dibuat peraturannya. Bandar-bandar judi semua di data. Jangan sampai ada yang ilegal. Kalau ilegal disikat, dan oknum-oknum baik dari pihak penegak hukum dan pemerintah, yang bermain-main dengan stor-menyetor, sikat,” tambah Haris Ketua Umum KNPI dua periode ini.
Menurut Haris, yang terpenting penegak hukum maupun pemerintah, yang coba-coba bermain menarik setoran dari bandar-bandar judi harus dinihilkan.
“Semua pemasukan nantinya negara yang mengelola, seperti di Malaysia, itu salah satu contoh,” tandasnya. (rel)
