Bikin PT Murah

Tiorita Istri Terbit Rencana Sebut Jaksa Kejam Usai Suaminya Dituntut 14 Tahun Penjara

Tiorita Br Surbakti (kanan) dan Terbit Rencana (kiri)
Tiorita Br Surbakti (kanan) dan Terbit Rencana (kiri)

Langkatoday.com, Stabat – Tiorita Br Surbakti istri terdakwa Terbit Rencana Peranginangin marah dan kecewa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh suaminya.

Bahkan Ketua DPD Golkar Langkat ini menilai, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, sangat kejam.

“Jaksa di Stabat ini tidak benar, saya sangat tidak setuju dan kecewa, saya melihat tidak ada yang tersangkut ke suami saya Terbit Rencana PA, mereka sangat kejam. Tapi biarlah itu hak mereka, saya berserah kepada Allah SWT,” marah Tiorita, Rabu (5/6/2024).

Menurutnya setiap persidangan Terbit Rencana Peranginangin, ia selalu hadir dan menyaksikan sendiri, bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melibatkan suaminya dalam Tindak Pidana Perdangan Oranh.

“Boleh diputar karena ada videonya. Jadi saya sangat kecewa, saya mohon kepada seluruh yang menonton, pak presiden semuanya orang yang ada di pengadilan,” ujar Tiorita.

“Saya mohon tegakkan lah keadilan, saya mohon majelis hakim yang memutuskan seadil-adilnya. Semoga semuanya nanti berjalan dengan baik dengan ridho Allah SWT,” harap Tiorita.

Sedangkan itu usai mendengar tuntutan 14 tahun kurungan penjara yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, terdakwa Terbit Rencana Peranginangin tampak lemas, saat meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Terbit langsung disambut dengan pelukan erat oleh sang istri Tiorita Br Surbakti yang juga Ketua DPD Golkar Langkat.

Tampak Tiorita usai memeluk suaminya, mengepalkan salahsatu tangannya, yang dapat diartikan memberikan semangat kepada Terbit Rencana Peranginangin.

Tetapi tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Tiorita usai suaminya dituntut JPU.

Setelah itu, terdakwa Terbit pun mengenakan rompi tahanan dan kedua tangannya di borgol.

Kemudian beberapa pengunjung ruang sidang, tampak menyalami Terbit Rencana Peranginangin sambil meninggalkan ruang sidang.

Namun pada persidangan kali, berbeda dengan sidang sebelumnya. Di mana sebelumnya ruang sidang penuh. Dan beberapa pengunjung yang memadati ruang sidang mengenakan seragam OKP Pemuda Pancasila (PP).

Dikabarkan sebelumnya, setelah lima kali ditunda, akhirnya eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin sekaligus terdakwa kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat, selama 14 tahun penjara.

Tak hanya 14 tahun penjara, terdakwa Terbit juga didenda Rp 500 juta atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Andriansyah membuka persidangan pada pukul 14.00 WIB. Di mana pada kesempatan itu juga, jaksa hanya membacakan pokok-pokoknya isi dari tuntutan.

“Oleh karena terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara, dan denda Rp 500 juta,” ujar JPU Sai Sintong Purba, Rabu (5/6/2024).

“Membebankan kepada terdakwa biaya restitusi sebesar Rp 2.677.873.143, kepada korban atau ahli warisnya. jika terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut, paling lama 14 hari setelah putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama satu tahun penjara,” sambungnya.

Lanjut jaksa, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 2 UU nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam surat dakwaan keempat.

Adapun yang menjadi barang bukti dalam perkara TPPO ini, diantaranya Toyota Avanza, Toyota Hilux BK 8888 XL kepemilikan Terbit Rencana Peranginangin, tanah dan bangunan pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin yang beralamat di Dusun III Raja Tengah, Kecamatan Kuala, yang dirampas untuk negara.

“Berdasarkan uraian yang dimaksud kami JPU dalam perkara ini memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, menuntut agar mejelis hakim PN Stabat yang mengadili perkara ini, menyatakan terdakwa Terbit Peranginangin alias Cana terbukti secara sah melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut,” ucap Sai Sintong.

Sedangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu, tidak mendukung program pemerintah yang ingin melindungi hak-hak warga negara Indonesia, perbuatan terdakwa menimbulan trauma mendalam bagi para saksi dan korban.

Terdakwa selaku kepala daerah yang merupakan seorang publik figur yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada warganya, dan terdakwa tidak beretikat baik membayar restitusi hak korban.

“Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal-hal yang meringankan bahwa, terdakwa besikap sopan selama persidangan,” ujar Sai Sintong.

Sidang pun dilanjutkan pada pekan depan tanggal 11 Juni 2024 dengan agenda pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Terbit Rencana Peranginangin.

Perlu diketahui, berdasarkan hitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), ada sebanyak 12 orang korban agar dibayarkan restitusinya oleh terdakwa Terbit Rencana Peranginangin dalam perkara kasus Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO).

Jika ditotalkan, biaya restitusi untuk belasan korban yang harus dibayarkan oleh terdakwa Terbit Rencana Peranginangin berjumlah Rp 2.677.873.143. Bahkan, nama dan total uang restitusi ini, sudah dimuat dalam dakwaan JPU. (rel/tribun)

Bacaan Lainnya: