www.domainesia.com

RDP Tak Menemukan Titik Terang, KontraS Sumut dan LBH Medan akan Tempuh Jalur Hukum

KontraS Sumut bersama LBH Medan dalam Rapat Dengar Pendapat DPRD Langkat, Kamis, (04/1/2024)

BERITA LANGKATRapat Dengar Pendapat (RDP) antara peserta PPPK Kabupaten Langkat yang merasa dicurangi didampingi KontraS Sumut dan LBH Medan dengan DPRD, Kadis Pendidikan, Kepala BKD dan Pihak Plt Bupati Kabupaten Langkat berakhir dengan sedikit kericuhan dengan saling pukul meja, Kamis (04/1/2024).

Hal ini bermula ketika salah satu guru yang mulai merasa tidak mendapatkan jawaban yang konkrit dari pihak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Langkat.

“Iya guru-guru ini merasa bahwa pertanyaan yang sangat sederhana terkait persoalan bagaimana penilaian SKTT tidak dijawab sama sekali oleh BKD dan Kadis Pendidikan, malah mereka memberikan argumen bahwa para peserta PPPK yang 200-an orang ini akan diprioritaskan untuk diloloskan pada seleksi tahun 2024 nanti dan akan menyurati BKN secara bersama oleh Dinas Pendidikan, Plt Bupati, dan DPRD Kabupaten Langkat, kami datang kemari ingin mencari kejelasan bagaimana sebenarnya pelaksanaan SKTT ini, bagaimana pelaksanaannya dan penilaiannya, hanya itu saja dan itupun tidak mendapatkan jawaban sama sekali” tutur AF yang hadir pada saat RDP itu berlangsung.

Selanjutnya, karena merasa argumentasi hanya berputar disitu saja dan tidak menemui titik terang salah satu perwakilan LBH Medan tersulut emosi dan memukul meja sembari mengatakan.

“Jangan angin sorga aja yang kalian berikan, berikan kejelasan terkait SKTT ini, dari tadi mutar-mutar tidak ada kejelasan”, tegasnya.

Setelah situasi kurang kondusif, Ketua DPRD Kabupaten Langkat menutup RDP setelah itu para guru-guru dan peserta yang lain keluar ruangan dengan tertib.

“RDP ini tidak memberikan titik terang maka dari itu kami akan terus berjuang untuk menempuh jalur hukum dan upaya upaya lain, kami akan berkomunikasi dengan Ombudsman, Komisi Informasi, BKN, dan pihak lain yang dianggap perlu” tutur Rahmad selaku direktur KontraS Sumatera Utara.

“Jika SK Kelulusan PPPK Kabupaten Langkat 2023 dikeluarkan dan persoalan ini belum selesai maka kami akan menggugat ke PTUN, kami membuka posko aduan untuk menghimpun teman-teman di daerah lain untuk melaporkan apabila mengalami permasalahan seperti ini, dan seandainya ada yang mendapatkan intimidasi terkait ini terkhusus guru-guru maka adukan saja ke kami dan kami siap untuk memberikan perlindungan secara hukum” tutur Yusril selaku perwakilan LBH Medan.

------
Simak berita pilihan dan terkini lainnya di Google News, WhatsApp Channel dan Telegram

Bacaan Lainnya: