The Vajra

Raymond Chin: Coretax Ini Sampah, Bayar Pajak Kok Jadi Susah?

Table of Contents

JAKARTA (Langkatoday) - Sistem pajak terbaru Indonesia, Coretax, mendapat sorotan tajam dari pengusaha dan konten kreator Raymond Chin. Dalam video YouTubenya berjudul "Coretax, Sampahnya Sistem Pajak Indonesia", ia mengkritik berbagai masalah yang dihadapi wajib pajak saat mengakses sistem tersebut.

CEO sekaligus pendiri dari platform digital Ternak Uang tersebut kesal betul ketika mengalami sulitnya menggunakan Coretax sejak sistem itu diterapkan secara penuh pada 1 Januari 2025. Ia menyebut, setiap kali membuka platform tersebut, harus berulang kali mencoba hingga bisa berfungsi. Bahkan, fitur verifikasi wajah disebutnya bermasalah, dengan hasil pemindaian yang tidak akurat.

"Gua coba pagi, siang, malam. Baru bisa bayar setelah berdoa tujuh langit dan ke dewa-dewa. Ini utter stupidity," kata Raymond dalam videonya, Selasa (11/2).

Anggaran dan Transparansi Dipertanyakan

Dalam videonya, Raymond mengungkapkan bahwa Coretax dibangun dengan anggaran Rp1,2 hingga Rp1,3 triliun. Anggaran tersebut dinilainya tergolong kecil dibandingkan dengan sistem perpajakan digital di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Inggris, dan Korea Selatan. Namun, ia menegaskan bahwa masalah utama bukan pada besaran anggaran, melainkan pada pengelolaannya dan transparansi dalam pengadaan.

Ia menyebut bahwa proyek Coretax dimenangkan oleh LG CNS, anak perusahaan LG dari Korea Selatan, serta mendapat konsultasi dari Deloitte dengan nilai proyek sekitar Rp100 miliar. Namun, dengan keterlibatan dua perusahaan besar itu, Raymond mempertanyakan mengapa sistem yang seharusnya mempermudah pembayaran pajak justru menyulitkan pengguna.

Masalah Rollout Massal dan Minimnya Komunikasi

Raymond menyoroti keputusan pemerintah yang langsung menerapkan sistem ini secara nasional tanpa tahapan uji coba bertahap (phased rollout). Menurutnya, implementasi sistem pajak di negara-negara lain dilakukan secara bertahap, dimulai dari kelompok pengguna kecil sebelum diterapkan ke skala nasional. Tanpa proses bertahap ini, Coretax justru menghadapi berbagai kendala teknis yang menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak.

"Orang IT juga ngerti kalau bikin platform segede ini harus pelan-pelan. Tes dulu 100 ribu orang, naik ke 500 ribu, baru ke jutaan," katanya.

Selain itu, Raymond menyesalkan kurangnya transparansi dari pemerintah dalam menjelaskan kendala sistem ini. Ia berpendapat, jika sistem mengalami masalah, seharusnya pemerintah memberikan komunikasi yang lebih baik kepada publik serta menawarkan solusi yang jelas.

Usulan Solusi

Dalam kritiknya, Raymond menawarkan beberapa solusi, antara lain opsi rollback ke sistem lama hingga Coretax benar-benar siap digunakan. Jika rollback tidak memungkinkan, ia menyarankan agar pemerintah secara transparan menginformasikan setiap perbaikan yang sedang dilakukan.

Raymond juga meminta adanya audit atau evaluasi pasca-implementasi (postmortem evaluation) untuk mengetahui di mana letak kesalahan dalam proyek Coretax. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terbesar ada pada para pemimpin proyek, termasuk siapa yang melakukan pengadaan, menyetujui anggaran, dan mengawasi kualitas sistem.

"Kalau salah, ya akui salah. Transparansi itu penting biar masyarakat tahu apa yang terjadi dan bagaimana perbaikannya," tegasnya.

Respons Pemerintah

Saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji agar sistem Coretax bisa segera diperbaiki untuk mendorong terciptanya digitalisasi pajak dan mendorong rasio penerimaan pajak di Indonesia.

”Saya tahu sebagian dari Anda yang hadir masih komplain soal Coretax. Kami akan terus memperbaiki layanan itu. Membangun sistem yang kompleks seperti Coretax, dengan lebih dari 8 miliar transaksi, itu tidak mudah,” kata Sri Mulyani saat memberi kata sambutan di awal acara.

Ia menegaskan, Coretax tetap dibutuhkan untuk mendorong sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi yang memudahkan pemerintah sekaligus wajib pajak dalam urusan pajak.

”Kami bukan lagi mencari-cari alasan. This is not an excuse. Saya hanya mau menjelaskan bahwa kami akan terus memperbaiki sistem tersebut,” ujarnya.

channel whastapp langkatoday