Isu Rotasi Pejabat di Langkat Bergulir Usai Kepala Daerah Dilantik

Table of Contents

Bupati Langkat terpilih Syah Afandin dan Tiorita Br Surbakti saat mengikuti gladi resik pelantikan pejabat daerah di Jakarta, Rabu (19/2)

STABAT (Langkatoday) - Isu rotasi untuk jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Langkat mulai bergulir jelang pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak, beberapa waktu lalu. Bupati Langkat, Syah Afandin pun mengakui hal tersebut.

Dia menyebut, merotasi hingga mengganti pimpinan organisasi perangkat daerah pun akan dilakukan usai resmi dilantik di Istana Merdeka, Kamis (20/2).

"Saya di Langkat sudah 5 tahun, mereka tau persis karakter saya dalam memimpin. Ada beberapa program yang harus kita kejar tayang, dengan kondisi keuangan yang seperti ini," ujar politisi yang akrab disapa Ondim tersebut.

Langkah awal, Ondim akan mengumpulkan data terkait kinerja kepala OPD yang saat ini masih menjabat. Dia menegaskan, rotasi hingga pergantian dan bahkan disebut ada yang nonjob akan dilakukan secara terbuka.

Tidak ada unsur suka maupun tidak suka. 

"Kita harus fair lah, jangan like or dislike karena kita gak suka atau sebagainya, itu gak benar dan kita gak suka yang seperti itu. Kalau seandainya ini memang mampu, ya kita pertahankan, kalau tidak apa boleh buat, mereka tau itu," ujar Ondim.

"Saya berpegang teguh, saya muslim, saya tidak punya rasa dendam dan lain sebagainya. Ayo kita jalan bareng membangun Kabupaten Langkat," sambungnya.

Dia menegaskan, tidak ada lagi kubu-kubuan atau blok-blok setelah hasil pilkada. 

"Hari ini tidak ada lagi 01 atau 02, sudah dihapus. Hari ini adalah kewajiban dan tanggungjawab untuk bergabung kembali. Kita cinta Langkat, kita buktikan, jangan dengan omongan, tapi kita bergabung bersama-sama membangun Langkat," serunya.

Diketahui sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan izin untuk melaksanakan pergantian pejabat atau OPD secepat mungkin setelah kepala daerah yang baru dilantik. Proses mutasi dan rotasi ini bertujuan untuk menyelaraskan komposisi pejabat dengan visi dan misi pemimpin baru, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. (**)